PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES ADVOKASI PADA TAHAP PENYIDIKAN

Sampai sekarang silih berganti kasus dan permasalahan hukum muncul kepermukaan dan sering kali menyita perhatian publik di berbagai lapisan. Belum selesai kasus yang satu, tiba-tiba muncul kasus yang lain yang tidak kalah serunya. Hukum menjadi tidak pasti dan tidak berdaya dalam menyikapi berbagai macam rentetan peristiwa hukum yang terjadi. Masyarakat dan pencari keadilanlah yang menuai akibatnya. Keadilan menjadi sesuatu yang mahal harganya bahkan masyarakat tidak mampu mencapainya,

Reformasi hukum dan realitas penegakan hukum di indonesia berjalan lamban dan jauh dari harapan masyarakat sehingga tidak mengherankan berbagai macam kritikan dan tuntutan dan bahkan hujatan datang kepada pemerintah, para penegak hukum, maupun pihak-pihak lain yang dianggap turut bertanggung jawab terhadap penegakan hukum.

Dalam Negara hukum kekuasaan negara dibatasi oleh individu. Negara tidak boleh bertindak secara sepihak, tindakan negara haruslah sesuai dengan hukum rule of law. Pelanggaran terhadap hak individu dapat dilakukan jika diperbolehkan dan didasarkan pada hukum. Aspek-aspek filosofis dari hukum seperti kepastian hukum (legal certainty), nilai kemanfaatan (utility) dan keadilan (justice) menjadi bagian dari norma hukum yang ada. Adanya hukum diharapkan akan mampu mengantarkan pada tercapainya suatu tatanan masyarakat yang tertib, adil tentram dan demokratis. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hukum berperan untuk melindungi serta memberikan suatu prosedur yang demokratis bagi setiap warga negara dalam rangka membela dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan serta hak-hak yang sah. Peraturan hukum apapun bentuknya dan idealnya harus dapat mewujudkan keinginan-keinginan setiap warga masyarakat yang mendambakan keadilan.

Secara empirik efektifitas penegakan hukum juga dikemukakan Walter c Reckles yaitu harus dilihat dari sistem kerja organisasinya, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanya, dan bagaimana birokrasinya (Muh Busyro Moqoddas, 1992:5). Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa evektifitas penegakan hukum secara konseptual dan maupun secara empirik, problematika yang dihadapi hampir sama. Mahfud MD (2001:8) menambahkan bahwa kemauan politik (Political will) dari para pengambil keputusan adalah faktor yang menentukan hukum apakah dapat tegak, ambruk, atau setengah-setengah.

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya mempunyai problem ketidakserasian distribusi sumber hukum antara yang kaya dan yang miskin. Hampir semua orang di Indonesia menganggap penggunaan jasa advokat (penasehat hukum) mahal dan mewah, walaupun itu tidak seluruhnya benar, secara psikologis orang Indonesia ragu-ragu menggunakan jasa advokat. Banyak tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, bahkan mereka ditahan tanpa proses yang adil (Frans Hendra Winarta, 2000: 80).

Selengkapnya : Bab I; Bab II; Bab III; Bab IV; Bab V; Lampiran

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s