Budiono dan Ekonomi Liberalnya

BudionoPolitisi sejati tidak punya kawan, melainkan hanya sekutu yang diikat oleh kepentingan. Manakala kepentingan itu tidak terganggu, semua pihak senang. Sebaliknya, apabila  kepentingan satu pihak bermasalah, persekutuan pun  tidak berjalan mulus. Itulah yang dipertontonkan dengan amat telanjang hari-hari belakangan ini pada koalisi partai politik, terutama dan utama pada koalisi Partai Demokrat dengan sejumlah partai lain.

Partai yang merasa kepentingannya terganggu mengancam induk koalisinya. Partai yang lain menekan untuk menaikkan posisi tawar. Sebagai contoh, kita bisa melihat manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam kadar lebih rendah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga melakukan hal yang sama. Ancaman, tekanan, dan sebangsanya segera dijawab dengan bujukan, rayuan, dan konsesi, sehingga koalisi Partai Demokrat bisa terselamatkan.

Begitulah politik bekerja. Dan, di dalam dunia ini, maksudnya dunia politik, hukum mengancam dan membujuk atau meminta dan memberi adalah hal yang jamak. Di atas segalanya, partai memang didirikan untuk mengejar kekuasaan. Lalu apa yang salah dengan koalisi partai politik saat ini? Ini dia masalahnya: dilihat dari sudut pandang kesamaan idoologi partai, koalisi partai politik saat ini, nyaris tidak dibangun di atas kesamaan ideologi. Bahkan untuk visi pun mereka berjarak sama sekali.

Jadi, yang penting berkuasa, tidak peduli apakah haluan partai sama atau tidak, urusan ini belakangan saja. Pokoknya berkuasa dulu, persetan dengan ideologi partai. Lagi pula ideologi atau apa saja sebutannya hanya untuk konstituen. Itulah yang ada dalam benak para politisi sejati itu.

Selain soal koalisi partai politik, hari-hari ini perhatian publik juga tercurah pada sosok Boediono, calon wakil presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai ekonom, Boediono dicap beraliran neoliberalisme, suatu aliran ortodoksi ekonomi yang menganggap pasar dan persaingan bebas adalah segala-segalanya. Tuduhan itu, sebagian di antaranya datang dari partai peserta koalisi, langsung dialamatkan kepadanya begitu ia dipastikan maju sebagai calon wakil presiden.

Dalam dunia politik, tuduhan bisa saja tanpa dasar dan fakta, namun Boediono toh tetap menjawabnya. Di atas panggung saat ia dideklarasikan sebagai calon wakil presiden, ekonom yang sudah masuk jajaran pemerintahan sejak Orde Baru ini lantang menjawab: negara tetap diperlukan. Tidak itu saja. Boediono bahkan menyerang dengan mengatakan Indonesia harus mewaspadai penjajahan asing. Tentu yang dimaksudkannya adalah pemilik modal asing  atau dalam istilah yang lebih populer kapitalis(me).

Bagi penganut ortodoksi ekonomi, negara adalah bid’ah yang harus dihindari sejauh mungkin. Sebaliknya, kalangan sosialis demokrat menganggap negara harus hadir dalam perencanaan, regulasi maupun aktivitas ekonomi. Jadi, diskusi menganai apakah Boediono penganut neoliberalisme telah selesai, setidak-tidaknya dia sudah menjawab keraguan orang mengenai dirinya. Bahwa Boediono memang tidak menganut paham neoliberalisme atau terpaksa mengubah pandangan ekonomi politiknya hanya untuk menyenangkan lawan-lawannya atau tengah bersilat lidah untuk kepentingan politik, biarlah waktu yang menjawab. Tapi andaikan Boediono mengubah pandangannya demi kepentingan politik, kita hanya bisa mengatakan, sebegitu cepatkah orang berubah demi kekuasaan?

Iklan

3 thoughts on “Budiono dan Ekonomi Liberalnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s