Berkantor di Ereke Bukan Kemauan Muh. Kasim, SH

Protes masyarakat Buton Utara kian bergulir menyingkapi sikap Pjs. Bupati Buton Utara Muh. Kasim atas sikapnya yang tidak merespon teguran Gubernur dan kemauan masyarakat Buton Utara untuk segera memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten dari Ereke Kecamatan Kulisusu ke Buranga Kecamatan Bonegunu. Gerekan demi gerakan mulai dilakukan dalam melakukan pressure kepada pemerintah Buton Utara untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kabupaten Buton Utara sebagaimana mestinya, namun sampai hari ini belum ada tanda-tanda yang jelas pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Buranga.

Berkaitan dengan hal tersebut melalui tulisan ini saya akan memaparkan kepada seluruh masyarakat Buton Utara tentang beberapa factor yang menjadi alasan bagi pemerintah sehingga sampai hari ini tetap berkantor di Ereke.

1. Fasilitas pemerintahan di Buranga masih sangat minim

Alasan ini selalu dilontarkan oleh Pjs. Bupati Muh. Kasim, SH bahwa di Buranga sangat minim fasilitas pemerintahan. Alasan itu tidak sesuai dengan kenyataan karena di Buranga sudah ada listrik dan sarana air Bersih sehingga untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan Kabupaten sudah sangat memadai selanjutnya kekurangan yang lain dapat dipenuhi secara bertahap.

2. Daerah di sekitar Buranga merupakan daerah subur yang cocok untuk pertanian.

Pada tahun 1990-an, daerah Baibi (Buranga-sekarang ini) merupakan padang ilalang yang dijadikan daerah pertanian bagi masyarakat setempat dan kemudian oleh pemerintah Kabupaten Muna pada saat itu mengolah wilayah Buranga untuk dijadikan Ibu Kota Kecamatan Bonugunu yang masih dipusatkan di Kioko.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Muna, daerah Buranga dijadikan pusat pengembangan kawasan sehingga untuk mendukung rencana itu dibuatlah master plan Kota Buranga yang sampai sekarang sudah terbentuk. Jadi tidak benar pernyataan sebagian orang selama ini, Bahwa Buranga daerah subur untuk pertanian dan tidak cocok untuk Ibu Kota Kabupaten.

3. Sebagian besar pejabat di Kabupaten Buton Utara berdomisili di kota baik di Kendari, Bau-Bau, maupun Raha.

Hal ini tidak pernah dikemukakan oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara, namum jika ditelusuri dengan seksama maka kita akan menemukan bahwa sebagian besar Pejabat di Buton Utara berdomisili di Kota sehingga untuk berkantor di Buranga mereka sangat tidak suka karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang mewah apalagi untuk tinggal di Buranga yang jauh dari keramaian.

4. Ada sebagian masyarakat dan Elit Politik yang menginginkan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Ereke.

Kondisi inilah yang menjadi alasan mendasar kenapa sampai hari ini pemerintahan kabupaten Buton Utara masih dipusatkan di Ereke. Hal ini akan menjadi masalah baru yang cenderung memunculkan konflik di Tengah Masyarakat karena di satu sisi ada masyarakat inginkan Buranga dan yang lain menginginkan Ereke.

Jika alasan-alasan tersebut tetap dipertahankan maka implikasi politik yang mungkin terjadi adalah beberapa kecamatan lebih memilih untuk lepas dari Buton Utara dan kembali bergabung dengan Kabupaten lain ketimbang harus tetap bergabung dengan Kabupaten yang pelaksanaan pemerintahannya tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Penjelasan di atas menjadi sebuah fakta yang harus disikapi oleh masyarakat Buton Utara secara bijak untuk menghindari konflik di tengah proses peletakkan pondasi pembangunan Buton utara ke depan. Untuk itu diperlukan sikap arif dari seluruh masyarakat dan pemerintah untuk melepaskan “ego” demi terciptanya masyarakat yang aman, adil dan makmur di wilayah Buton Utara.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s