Perusahaan banyak melakukan usaha untuk mencapai tujuannya itu. Perusahaan harus tetap berusaha mempertahankan kelangsungan usahanya di masa yang akan datang. Usaha yang dilakukan pasti memiliki kemampuan untuk menghasilkan profit dan keuntungan. Perusahaan yang didirikan ada dua macam, yaitu di bidang jasa dan manufaktur. Tentu saja kelangsungan usaha ini dapat terwujud jika barang atau jasa yang ditawarkan dapat diterima di pasaran, dan dapat menarik pangsa pasar. Oleh karena itu, penting untuk perusahaan mempelajari sistem penjualan, karena penjualan merupakan sumber penghasilan bagi perusahaan. Penjualan yang sukses adalah penjualan yang dapat menguasai pangsa pasar. Dengan peningkatan penjualan maka laba yang akan diperoleh perusahaan akan meningkat serta perusahaan akan dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya.

Penjualan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang kurang baik akan merugikan perusahaan karena dapat berimbas pada perolehan laba, dan pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan. Setiap perusahaan memiliki sistem berbeda dalam melakukan usahanya. Secara umum perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam semua aspek yang dijalankannya. Sistem yang baik ini merupakan salah satu kunci dalam pengendalian.

Kegiatan operasi perusahaan dapat dikatakan efektif bergantung pada kebijakan manajemen. Pihak manajemen mengutamakan adanya pengendalian intern, maka semua bagian dalam struktur organisasi pun akan mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Pemahaman terhadap pengendalian intern merupakan unsur yang penting, sebab dengan pemahaman tersebut aplikasi kunci-kunci pengendalian dapat diuraikan dalam melaksanakan transaksi penjualan. Agar tujuan pengendalian dapat terpenuhi perlu adanya pengendalian sistem penjualan.

Dalam aktivitas penjualan tidak hanya sekedar pekerjaan menjual saja, tapi adalah dari awal bagaimana aktivitas penjualan tersebut dapat tercatat baik, bagaimana memperoleh konsumen, kemudian mengadakan pemesanan, sampai barang tersebut diterima oleh konsumen dengan puas tanpa adanya keluhan dari konsumen.

Pada perusahaan jasa maupun manufaktur, penjualan sangatlah penting dan merupakan salah satu roda penggerak dalam kelangsungan hidup usaha perusahaan. Agar kegiatan penjualan dapat berjalan secara efektif, tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka perlu adanya pengendalian internal. Pengendalian ditetapkan agar kegiatan operasi berjalan dengan efektif dan efisien, serta menjamin adanya keandalan mengenai catatan laporan keuangan. Pengendalian intern sangat besar pengaruhnya atas laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian intern akan tercipta suatu sarana untuk menyusun, mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan transaksi perusahaan, yang secara tidak langsung dapat dijalankan dengan baik.

Evaluasi mengenai sistem pengendalian intern penjualan ini akan memberikan informasi-informasi yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan baik, dan dapat meningkatkan usahanya. Tentu saja aktivitas penjualan akan menghasilkan produktivitas yang optimal jika diimbangi oleh sistem pengendalian intern penjualan yang baik.(Mulyadi, 2002).

Sistem pengendalian intern ini dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan dewan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yaitu, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Oleh karena itu diperlukan evaluasi mengenai sistem pengendalian intern terhadap penjualan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta tercapainya tujuan perusahaan.

Selengkapnya : PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT

Matematika sebagai salah satu pelajaran dalam kelompok IPA yang termasuk sarana berpikir ilmiah sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis dalam diri peserta didik untuk menunjang keberhasilan belajarnya dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan matematika sangat diperlukan oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari.Selama ini proses pembelajaran matematika disekolah kebanyakan berpusat/terfokus pada guru, serta dalam pelaksanaannya guru memegang kendali, memainkan peran aktif, sedangkan siswa cenderung pasif dalam menerima informasi, pengetahuan dan keterampilan dari guru.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di kelas VII₆ SMP Negeri 10 Kendari yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 , diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata hasil belajar matematika tahun ajaran 2008/2009 pada semester ganjil (I) hanya mencapai rata-rata 60, khusus materi PLSV hanya mencapai rata-rata 58 dan ini belum memenuhi standar ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu 62 (KKM). Siswa yang memperoleh nilai ≥ 62 hanya 10 orang atau 25% dan siswa yang memperoleh nilai ˂ 62 sebanyak 30 orang atau 75 % belum mencapai KKM. Menurut guru yang bersangkutan, penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa adalah kurangnya keaktifan siswa saat mengikuti proses pembelajaran dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika. Salah saatu materi ajar yang dirasakan masih cukup sulit dipahami siswa adalah persamaan linear satu variabel (PLSV) khususnya dalam penggunaan atau penentuan simbol yang digunakan sebagai variabel misalnya: “ y banyaknya hari dalam satu minggu”.

Salah satu cara untuk membangkitkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan cara/model yang tepat yakni pembelajaran dapat  menjadikan siswa sebagai subjek yang berupaya menggali sendiri, memecahkan sendiri masalah-masalah dari suatu konsep yang dipelajari, sedangkan guru lebih banyak bertindak sebagai motivator dan fasilitator.

Selain itu pula, dari hasil wawancara singkat terhadap beberapa orang siswa, pada umumnya siswa mengatakan bahwa dalam penggunaan atau penentuan simbol yang digunakan sebagai variabel mereka tidak paham apa yang akan dijawab dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Selanjutnya, peneliti mengadakan pengamatan langsung di kelas saat proses pembelajaran di kelas, terlihat bahwa dalam penyajian materi guru masih menggunakan metode ceramah yang bervariasi dengan metode tanya jawab dan pemberian tugas. Hal ini terkait dengan buku-buku pelajaran dan media pembelajaran yang dibutuhkan jumlahnya sangat terbatas. Metode tanya jawab dan metode pemberian tugas belum dapat mengoptimalkan keaktifan siswa. Siswa yang pintar cenderung mendominasi jawaban pertanyaan guru dan siswa yang kurang pintar dan terkesan pasif. Demikian juga metode pemberian tugas belum dapat menyeimbangkan aspek kepribadian siswa, misalnya jika diberikan tugas pekerjaan rumah hanya beberapa yang mengerjakan, sedang siswa yang lain menyalin pekerjaan temannya. Hal ini kurang melibatkan siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, akibatnya matematika dianggap sulit serta tidak dipahami oleh siswa sehingga berimplikasi pada rata-rata hasil belajar matematika yang diperoleh siswa.

File Selengkapnya : SKRIPSI

Pertumbuhan produksi rata-rata bawang merah selama periode 1989-2003 adalah sebesar 3,9% per tahun. Komponen pertumbuhan areal panen (3,5%) ternyata lebih banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan produksi bawang merah dibandingkan dengan komponen produktivitas (0,4%). Bawang merah dihasilkan di 24 dari 30 propinsi di Indonesia. Propinsi penghasil utama (luas areal panen > 1 000 hektar per tahun) bawang merah diantaranya adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogya, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan. Kesembilan propinsi ini menyumbang 95,8% (Jawa memberikan kontribusi 75%) dari produksi total bawang merah di Indonesia pada tahun 2003.

Makalah Mama Maya

Sebagaimana kita ketahui, generasi muda adalah tonggak keberlangsungan masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan kita, sinar matahari yang akan memberikan warna bagi masa masa depan bangsa. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya Narkoba adalah kewajiban semua pihak.

Hasil survei membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkoba adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken home atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan. Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi para orang tua agar mereka dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba sudah terbukti pada generasi kita. Dapat terlihat kerusakan fisik seperti: otak, jantung, paru-paru, saraf-saraf, selain juga gangguan mental, emosional dan spiritual, akibat lebih lanjut adalah daya tahan tubuh lemah, virus mudah masuk seperti virus Hepatitis C, virus HIV/AIDS. Oleh karena itu kita tidak akan rela jika generasi muda kita mengalami penderitaan di atas.

Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.³ Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungakan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasioanl yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.

Download Makalah Selengkapnya

Saya ingin mengajak kita mengenang dan memetik pelajaran mendasar dari sikap heroisme Mbah Maridjan dalam menghadapi letusan Gunung Merapi pada pertengahan tahun 2006 lalu. Saat itu ketika orang ramai-ramai turun dari lereng Merapi, Mbah Maridjan justru naik mendekati puncaknya. Tidak tanggung-tanggung, hanya berjarak 2 (dua) km dari kawahnya! Sosok tua bersahaja ini mencoba ikut ‘menjinakkan’ Merapi dengan caranya sendiri yang unik.

Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi begitu mencintai tugasnya dengan tetap memilih ‘menjaga’ Merapi dari dekat sekalipun pemerintah telah menghimbaunya untuk segera mengungsi. Bahkan seorang Gus Dur dan Gusti Joyo (Adik Sri Sultan HB X) juga tidak  berhasil ‘merayu’-nya turun. Banyak orang menyayangkan sikap Mbah Maridjan ini, tetapi tampaknya ia lebih menyayangi Merapi daripada harus ikut mengungsi. Setidaknya ada empat hal yang bisa kita catat dari sikap Mbah Maridjan tersebut.

Mbah Maridjan memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana sebuah tanggung jawab yang dipegang teguh selama menjalankan tugas dan pekerjaannya. Seperti petugas pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawa untuk memadamkan api, begitu pula Mbah Maridjan yang rela menantang maut demi menjalankan tugasnya sebagai juru kunci Merapi. Satu sikap yang belakangan tidak mudah ditemukan dalam diri pejabat publik kita. Saat ini banyak orang yang sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya secara amanah. Anggota DPR yang tidur saat sidang atau bahkan tidak pernah menghadiri sidang, sipir penjara yang berkolusi membebaskan narapidana, polisi yang tidak menjaga letusan senjatanya, jaksa yang menjual tuntutan demi meraih ratusan juta bahkan miliaran rupiah, hakim yang tidak menjalankan tugas undang-undang untuk menghadirkan saksi penting, dan banyak lagi contoh drama pengingkaran tanggung jawab yang dimainkan oleh pejabat publik di negeri ini.

Mbah Maridjan juga memberikan motivasi kepada kita bagaimana sebuah keberanian diperlukan untuk ‘melawan’ kekuatan (baca:tekanan) yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Mungkin sebagian orang akan memberi label sebagai orang yang ‘mbalelo, keras kepala, ngeyel, dsb’. Semua label tersebut salah besar bila dilekatkan kepada sosok Mbah Maridjan. Baginya mengungsi bukanlah jalan terbaik untuk terhindar dari bencana. Bila sebagian orang melihatnya sebagai bentuk irrasionalitas, justru sikap ‘bertahan’ Mbah Maridjan adalah yang paling rasional. Saat itu, sebagian besar masyarakat lereng Merapi enggan mengungsi karena khawatir akan kehilangan sumber penghidupan. Padi yang sedang mulai menguning, jagung yang mulai tampak ranum dan hewan ternak yang mulai beranak pinak adalah aset penyangga hidup mereka selama ini. Siapa yang akan menjamin aset tersebut tidak akan hilang atau dicuri orang apabila harus ditinggal mengungsi? Ini bukan soal mbalelo, keras kepala, atau ngeyel. Ini adalah soal bagaimana masyarakat Merapi harus bertahan hidup, tidak hanya dari bahaya letusan Merapi tetapi dari bahaya paceklik dan kemiskinan setelah Merapi meletus. Satu sikap yang sangat rasional bukan?

Selain itu Mbah Maridjan telah menjadi inspirasi kepada kita untuk bisa membedakan penggunaan kekuasaan pada tempatnya. Ketika itu, Ia hanya akan mau turun kalau diperintahkan oleh Raja Yogya yang memberinya tugas sebagai juru kunci. Sekalipun yang menyuruh Sri Sultan HB X, tetapi Mbah Maridjan meyakini bahwa saat itu kapasitasnya sebagai Gubernur DI Yogyakarta, sehingga ia tidak akan mengikuti himbauan tersebut karena mandatnya sebagai penjaga Merapi diperoleh dari Raja, bukan Gubernur. Sehingga dalam hal ini Mbah Maridjan sama sekali tidak merasa membangkang. Baginya ketetapan untuk tidak mengungsi dan bertahan di lereng Merapi adalah untuk membantu tugas pemerintah menyelamatkan warga.

Selamat jalan Mbah Maridjan, engkau telah memberikan contoh terbaik kepada kami tentang komitmen, konsistensi dan keteguhan hati.

Eusebio adalah pemain paling hebat Portugal sepanjang masa. Tetapi semua orang tahu ia berasal dari Mozambik dan baru datang ke Portugal setelah melewati masa remajanya.

Begitupun Alfredo di Stefano yang malang melintang di Real Madrid dan Spanyol. Ia orang Argentina keturunan Italia. Ia bahkan sudah membela Argentina dan kemudian Kolombia sebelum bermain untuk Spanyol.

Ferenc Puskas datang sebagai striker Hongaria dengan reputasi hebat dan kemudian membelot ke Spanyol, bahu membahu dengan Di Stefano membela Spanyol.

Tim Prancis yang mempersembahkan Piala Dunia dan Piala Eropa penuh dengan orang keturunan generasi pertama ataupun imigran yang lahir di luar Prancis. Bahkan salah satunya, David Trezeguet, konon tidak begitu fasih berbahasa Prancis. Mereka ini kalau saja tidak membela Prancis, berhak membela negara-negara asal mereka.

Tim Belanda mulai era 80-an begitu juga. Jerman yang biasanya menurunkan pemain “murni” Jerman, kini tidak bisa lagi mengatakan demikian. Inggris sama saja. Semua negara Eropa hampir tidak ada lagi yang tidak kemasukan dua atau tiga pemain hasil asimilasi.

Di Asia, Jepang adalah salah satu pelopornya. Negara ini banyak menyerap pesepakbola asal Brasil dan dalam sejarahnya memiliki sedikitnya lima pemain nasional yang berasal dari Negeri Samba.

Asimilasi itu bisa didapat karena berbagai faktor. Ada yang karena keterkaitan sejarah seperti bekas negara jajahan, perkawinan campur, garis keturunan, hak menetap karena sudah memenuhi syarat waktu untuk menjadi warga negara dan banyak lainnya.

Benar bahwa berbagai faktor ini administratif sifatnya. Alasan yang lebih mendasar untuk asimilasi sebenarnya hanyalah satu, yang bersangkutan dianggap bisa memberi kontribusi untuk mengangkat gengsi persepakbolaan negara di tingkat internasional. Tetapi alasan administratif itu sangat penting untuk mengabsahkan bahwa yang bersangkutan telah menjadi bagian dari “kita” dan bukan “mereka”. Selama kaidah nilai ke-”kita”-an itu belum terpuaskan, akan sangat susah menerima pemain sebagus apapun menjadi bagian “psyche” satu kelompok.

Kalau ditingkat klub persoalan ini mudah terpecahkan. Kontrak yang ditandatangani pemain yang bersangkutan terukur lewat imbalan finansial.

Di tingkat negara ikatan kontraknya berbeda. Harus ada rasa bersama memperjuangkan sebuah tatanan ide, nilai, mungkin (kebangsaan) nasionalisme, seabstrak apapun itu. Jadi, ketika pemain turun ke lapangan mewakili sebuah negara ia bukan semata-mata hanya bermain bola demi uang.

Kalau pemain tidak bisa berdamai dengan tatanan nilai yang ia wakili maka akan sulit mengharapkan yang terbaik darinya. Begitupun kelompok yang diwakili oleh pemain yang bersangkutan akan sangat sulit menerima pemain itu.

Itulah pentingnya dipenuhinya persyaratan administratif tersebut. Karenanyalah prosesnya disebut asimilasi: sebuah tindakan untuk menerima, merangkul, penyatuan dan internalisasi nilai.

Namun demikian, negara atau kelompok yang menyerap pemain tadi tidak boleh berperilaku egois. Harus ada kelenturan, kesadaran, untuk membiarkan para pemain serapan itu menjalankan kehidupan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Melakukan kontrak politik untuk menjadi bagian dari sekumpulan nilai baru bukan berarti harus membuang segala nilai yang sudah mereka miliki sebelumnya.

Bagaimanapun para pemain itu mempunyai sejarah, kehidupan dan tatanan yang sudah mereka jalani sebelumnya. Adalah mustahil untuk meminta mereka memutus segalanya dan bertotalitas layaknya warga “asli”.

Berkaca pada negara-negara Eropa yang melakukan penyerapan pemain, itulah yang mereka lakukan.

Pemerintah Prancis ataupun warga negara Prancis tidak pernah mencak-mencak hanya karena Zinedine Zidane mengatakan kecintaannya pada Aljazair dan berpaspor ganda, misalnya. Atau orang Belanda tidak merasa terhina ketika kapten tim mereka, Giovanni Van Bronchost, dengan bangga mengatakan orang tuanya berasal dari Indonesia. Bahkan ketika Ferenc Puskas memutuskan untuk pulang ke Hongaria, tidak ada orang Spanyol ataupun pemerintah Spanyol mengutuknya sebagai pengkhianat.

“…lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain.”

(Mohammad Hatta dalam pledoinya di Pengadilan Den Haag (1928) yang berjudul Indonesië Vrij, Indonesia Merdeka).

Pendahuluan

Momen ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-65 sebagai tonggak sejarah yang menyatukan visi dan misi kebangsaan menuju kemerdekaan, telah berlalu. Secara historis, momen tersebut tentu saja bukan sekedar simbol seremonial. Namun lahir dari sebuah monumen pengorbanan yang tersusun dari tetesan keringat, darah dan air mata. Tidak hanya perjuangan fisik, tapi juga pergolakan intelektual melalui serangkaian diplomasi yang menunjukkan betapa bangsa ini merupakan bangsa besar yang layak atas kemerdekaannya.

Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta menandai babak baru perjalanan bangsa Indonesia. Alih-alih menganggap kemerdekaan sebagai pemberian penjajah, momentum proklamasi adalah capaian dari sejarah panjang anak bangsa merangkai nasionalisme. Meminjam pemikiran Ernst Renan, nasionalisme adalah kehendak bersama yang berlandaskan nasib yang sama untuk meraih kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajah dan menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa.

Terlepas dari nostalgia sejarah panjang pendirian bangsa ini, kita telah memasuki era baru di mana ruh nasionalisme mewarnai perjalanan bangsa ini. Kebangkitan nasional yang telah menapaki masa lebih dari satu abad, memberi pelajaran tentang bagaimana menata proses pendewasaan diri dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu banyak ujian dan cobaan yang dilalui, namun suatu hal yang pasti, negara ini tetap berdiri dan terus menatap masa depannya.

Meski demikian, sulit dimungkiri, di balik proses yang begitu panjang, tampaknya nasionalisme yang telah mengusung semangat kebangsaan dan merekatkan persatuan dan kesatuan, belum mampu sepenuhnya menegaskan kemerdekaan dan kemandirian, lebih dari sekedar simbol.

Di tengah kemeriahan ulang tahun kemerdekaan, saat itu pula kita menyaksikan fenomena kemiskinan, pengangguran dan kebodohan yang belum terselesaikan. Kebangkitan nasional yang menjadi simbol kebangkitan anak bangsa dalam menegaskan eksistensinya di tengah percaturan global, belum sepenuhnya menuai pemaknaan substansial, tatkala mayoritas anak bangsa masih terbelenggu ketidakpastian sosial, politik dan ekonomi.

Tidak hanya itu, sepuluh tahun lebih sejak amanat reformasi menjanjikan harapan besar bagi terwujudnya kemandirian sosial dan politik seiring runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Partisipasi politik meningkat sejalan dengan penguatan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Publik menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa yang menentukan pilihan politiknya, lepas dari hegemoni kekuasaan. Realitas itu belum cukup membuat bangsa ini menjadi kuat dan mandiri.

Ironisnya, hegemoni justru hanya berubah wajah. Kekuasaan tidak lagi terpusat pada struktur politik otoritarian, tapi melebarkan sayapnya sekaligus berkamuflase menjadi kepentingan elit. Kepentingan itulah yang menjadi bagian dari hegemoni sosial, politik dan budaya negara-negara lain.

Kekayaan Alam

Mungkin bukan sekedar pikiran tak berdasar tatkala para pendiri bangsa ini menyatukan visi kebangsaan melalui momentum Sumpah Pemuda 1928 silam. Aneka ragam suku, budaya, agama dengan berbagai kekhasannya menampakkan diri dan menyatakan secara eksplisit segala harapan yang melahirkan solidaritas, yang terbentuk dari kesamaan nasib keterjajahan. Solidaritas tersebut membangun sebuah proyek bersama untuk menciptakan komunitas yang bebas dari penjajahan.

Pikiran itu sejalan dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur kebangsaan Indonesia yang begitu besar. Gugusan pulau dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah ruah sangat cukup untuk menghidupi diri sendiri, tanpa harus meminta belas kasih pihak lain. Sebaliknya, bangsa-bangsa lain berbondong-bondong mengulurkan tangan sambil berharap bangsa ini menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Potensi kekayaan alam inilah yang turut mendukung terwujudnya kemandirian bangsa. Tidak heran, jika sejak awal konstitusi kebangsaan yang terangkum dalam UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa potensi sumber daya alam yang memayungi hajat hidup rakyat tidak akan memiliki pengaruh signifikan bagi kehidupan jika tidak dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat.

Kedaulatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka adalah dasar pijakan untuk menjadi bangsa yang mandiri. Kemandirian yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa bukanlah khayalan belaka karena Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kekayaan berlimpah. Indonesia memiliki 17.504 pulau serta wilayah darat seluas 1.922.570 km² yang subur dan dipenuhi dengan kekayaan alam di dalamnya, lautan seluas 3.257.483 km² yang penuh hasil laut baik perikanan maupun tambang.

Wilayah daratan yang sangat luas dan subur, yang pernah menghasilkan swasembada beras, ternyata saat ini belum mampu dikelola dengan baik sehingga harus mengimpor. Bahkan akan semakin meningkat mengingat pertambahan jumlah penduduk, sehingga diprediksi pada tahun 2018 dibutukan beras sebanyak 40,182 juta ton untuk kebutuhan pangan 270,8 juta penduduk. Hal itu belum memperhatikan alih fungsi lahan sawah yang semakin menyempit.

Kekayaan hutan yang sangat luas juga belum mampu dikelola dengan baik. Kita masih dirugikan akibat illegal logging sekitar Rp. 30 triliun setiap tahun, atau sekitar Rp. 83 Miliar setiap hari. Kerugian tersebut tentu lebih besar lagi jika memperhitungkan dampak illegal logging berupa bencana alam dan punahnya khazanah flora, fauna, dan plasma nutfah yang ada di dalam hutan. Sementara di sektor laut, bangsa ini merugi Rp. 40 trilun per tahun akibat pencurian ikan.

Di sektor energi, bangsa Indonesia pernah menikmati hasil ekspor minyak bumi di awal Orde Baru. Saat ini pun Indonesia masih kaya bahan tambang energi baik berupa minyak bumi, batu bara, serta gas alam. Namun akibat kebijakan privatisasi yang tidak terkendali, saat ini lebih dari 85,4% perusahaan energi dikuasai oleh perusahaan asing dengan penerimaan jauh lebih besar dari penerimaan negara di sektor ini.

Potensi sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa tidak akan pernah berdampak signifikan selama pengelolaan sektor-sektor potensi tersebut terbuka lebar bagi penguasaan asing.  Terlebih lagi, begitu sulit menata kekayaan tersebut saat kekuasaan tidak menganggapnya sebagai kekayaan, melebih komoditas berlaka. Sementara pengelolaannya bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pihak asing.

Konstitusi banga ini telah sedemikian ideal memberi porsi kepentingan bagi rakyat. Namun logika ekonomi yang liberal tidak menempatkan kekayaan tersebut sebagai prioritas untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kekayaan alam diprivatisasi untuk melicinkan kepentingan asing mengeruk keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, rakyat tidak menjadi subjek, namun objek dari kekayaan tersebut.

Kekayaan alam yang melimpah adalah modal yang dapat mengubah dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, adil, makmur, dan sejahtera. Tetapi, sayangnya bangsa Indonesia kini berada jauh dari kondisi yang diharapkan. Bahkan cita-cita kemakmuran dan keadilan masih jauh dari harapan. Tentu saja, bukan sekedar pemahaman tentang pentingnya memberi porsi yang besar bagi kepentingan rakyat, tapi juga sejauh mana regulasi tentang pengelolaan kekayaan alam sejalan dengan amanat konstitusi. Sebab pada kenyataannya, sulit mewujudkan kepentingan rakyat jika kita masih berpegang pada undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (minerba) yang tidak mengatur pentingnya DMO (domestic market obligation) bagi kepentingan nasional. Ataupun undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang membebaskan kepemilikan asing di sektor tambang hingga 95%.

Karena itulah, penjelasan Hatta tentang penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945), adalah dikendalikan dan diatur oleh negara melalui penetapan kebijakan dan regulasi. Kewajiban negara tidak hanya terbatas pada investasinya dalam pengaturan sumber daya alam, tapi lebih dari pada itu, memastikan, melalui kebijakan, agar hajat hidup rakyat terpenuhi.

Penjelasan Hatta ini bisa diaktualisasikan dalam dilema yang sedang dihadapi bangsa ini terkait dengan pengelolaan kekayaan alam. Argumentasi yang seringkali muncul ke permukaan adalah sumber daya manusia atau kemampuan bangsa yang sangat terbatas dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut. Gagasan tentang negara yang sebagai regulator menandakan bahwa potensi rakyat harus dilibatkan dalam melakukan investasi atas kekayaan alam tersebut. Khususnya ketika rakyat tidak sekedar merasakan manfaat dari kekayaan alam, tapi juga menjadi bagian dari dalam kegiatan-kegiatan produktif. Dengan demikian iklim ekonomi yang bersumber dari kekayaan alam akan bergerak dengan sendirinya karena gairah keterlibatan rakyat yang begitu besar.

Potensi Sumber Daya Manusia

Menyatukan visi kebangsaan dalam sebuah struktur masyarakat yang beraneka ragam bukanlah perkara mudah. Hal itulah yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini saat berupaya memproklamirkan kemerdekaan dan menata dasar falsafah dan konstitusi negara. Sejarah tentang perdebatan kelompok kaum muda dalam kongres Sumpah Pemuda, pencarian dasar falsafah negara yang melibatkan perdebatan panjang antara kaum nasionalis sekuler dan religius adalah segelintir kisah betapa bangsa besar ini disatukan dari aneka ragam kepentingan yang berbeda-beda.

Namun kesuksesan yang diraih dengan berdirinya negara Indonesia hingga saat ini adalah capaian besar anak bangsa. Tidak hanya itu, tradisi dan budaya yang khas, berupa gotong-royong, tepo seliro, saling asah, asih dan asuh, membedakan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain. Realitas inilah yang menjadi sumber kekuatan sekaligus sumber daya unggul yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Tidak sedikit anak bangsa lahir, besar, terkenal dan disegani bangsa lain, menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia yang unggul cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam menata kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Memang, secara umum indeks tersebut masih cenderung rendah. Namun, hal ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah untuk memberikan akses yang luas untuk meraih pendidikan dan penghidupan yang layak demi peningkatan kapasitas mereka.

Pemerintah seharusnya membuka mata bahwa sebenarnya telah banyak sumber daya manusia unggul yang terdapat di negara ini. Hanya saja potensi mereka tidak terserap atau tidak dimanfaatkan, disamping kurangnya penghargaan yang diberikan kepada mereka. Banyak terjadi kasus di mana manusia-manusia berkualitas memilih berkarir di negara lain  hanya karena tidak mendapat apresiasi dan visi masa depan yang cerah. Pemerintah dan pihak swasta cenderung menggunakan tenaga asing ketimbang tenaga dalam negeri berkualitas, meski biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal.

Seandainya pemerintah mau memperjuangkan nasib rakyat dengan lebih sungguh-sungguh atas para pengusaha asing maka tanpa kekayaan alam yang melimpah pun nasib rakyat ini tidak akan terjual dengan harga yang sangat murah. Terlebih dengan kekayaan alam yang melimpah maka pemerintah harus mempunyai daya tawar yang jauh lebih tinggi dari para pengusaha asing. Pemerintah dapat mewajibkan para pemilik modal menggunakan sumber daya manusia Indonesia sebagai pekerjanya dan kemudian membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas agar dapat hidup lebih sejahtera.

Lagi pula, tanggung jawab tersebut telah tersurat dalam konstitusi UUD 1945, di mana negara berkewajiban menciptakan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi rakyat. Negara wajib menggali dan mengembangkan potensi-potensi produktif dari target-target populasi agar agenda kesejahteraan yang lahir dari sumber daya manusia unggul bisa direalisasikan.

Kondisi lingkungan pekerjaan di Indonesia terkadang tidak memberi ruang yang cukup bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Para lulusan dengan indeks prestasi luar biasa kesulitan dalam mendapat pekerjaan. Karena kebanyakan perusahaan di Indonesia lebih membutuhkan pekerja-pekerja kelas menengah, yang menyebabkan mereka kurang mendapat kesempatan. Akhirnya mereka memilih bekerja di luar negeri, dengan alasan pengembangan diri, selain faktor penghasilan yang sudah tentu lebih baik dari yang bisa diperoleh.

Karena itu, potensi sumber daya manusia Indonesia tidak bisa sekedar dipandang secara parsial, khususnya saat mereka sekedar dipandang dari kebutuhan kerja dan kontribusinya bagi dunia kerja dalam negeri. Diperlukan tindakan afirmatif, di mana terjalin hubungan yang baik antara politik (pemerintah), pendidikan dan industri. Produk-produk yang dihasilkan sejatinya memiliki keterkaitan dengan dengan industri yang sedang digalakkan oleh negara.

Peluang Globalisasi

Pasca perang dingin telah merubah tatanan dunia yang tidak lagi tersekat dalam kepentingan nasional semata, namun terjalin dalam sebuah jaringan besar yang menghubungkan kepentingan antarnegara. Saat itu, definsi tentang nasionalisme yang menghubungkan kepentingan nasional atas dasar nasib yang sama menjadi tidak relevan. Akibatnya, argumen tentang kemandirian pun mengalami pergeseran paradigma. Globalisasi dianggap bertentangan dengan ide dasar kemandirian.

Globalisasi pada taraf tertentu dipandang sebagai ancaman, sementara dalam hal lain, globalisasi menciptakan ruang yang luas bagi pengembangan individu maupun negara yang didasarkan atas potensi yang mereka miliki. Pada titik inilah, globalisasi menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Peluang bagi individu, rakyat dan negara untuk mengembangkan kapasitas dirinya dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana global, sekaligus ancaman bagi tergerusnya kepentingan nasional.

Sebatas sebagai peluang, tentu saja, kemandirian memperoleh jalan yang lebih luas untuk dikembangkan. Hanya saja, jalan itu seringkali diselewengkan semata sebagai ancaman. Hal itulah yang tampak saat globalisasi melahirkan ketergantungan terhadap negara-negara lain. Padahal, sebagai peluang, globalisasi menuntut seluruh eleman bangsa yang hendak mandiri untuk berpikir keras mengoptimalkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan rakyat.

Kemandirian di alam global bisa dibandingkan saat bangsa ini sedang berada dalam kungkungan rezim otoritarian. Sebab kemandirian memberi kesempatan yang besar bagi individu untuk meningkatkan potensi dirinya untuk berkembang. Namun, ancaman globalisasi tidak surut mempengaruhi nafsu kekuasaan untuk menetapkan kebijakan yang hanya mementingkan segelintir elit. Atas dasar globalisasi, berbagai kerja sama bilateral, regional dan internasional dilakukan dengan mengabaikan pertimbangan publik. Atas dasar globalisasi pula lah kita menggantungkan harapan dan masa depan bangsa kepada negara-negara lain.

Kemandirian bukan berarti melepaskan diri dari hubungan-hubungan dengan negara lain, namun berusaha menyeimbangkan hubungan itu dengan memperkuat daya saing melalui pilihan kebijakan sosial, ekonomi dan politik yang berpihak pada rakyat. Karena itu, globalisasi sebatas memberi akses pada keterbukaan, sementara kemandirian akan terus terjalin dengan baik ketika akses tersebut dipergunakan untuk memperkuat eksistensi diri sebagai bangsa. Hal itulah yang perlu dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi peningkatan bagi kapasitas anak bangsa.

Globalisasi mengajak seluruh bangsa memperteguh kemandiriannnya dengan potensi yang mereka miliki. Bukan secara sederhana dipahami sebatas intervensi pihak luar atas kedaulatan negara sendiri. Boleh jadi, sikap inilah yang tergambar saat berbagai peristiwa sosial dan politik yang sulit dibendung karena alasan kepentingan politik dan ekonomi dengan pihak luar. Terlalu jauh untuk mengambil contoh kedigdayaan Amerika Serikat yang bisa mengontrol berbagai kebijakan yang seharusnya kita putuskan, melepaskan diri dari negara tetangga saja, seperti Malaysia dan Singapura dan mempertegas posisi tawar kita sebagai bangsa dan rakyat yang berdaulat pun terasa sulit. Kondisi ini sedikit menunjukkan betapa kerdil bangsa ini, dan begitu besar ketergantungan kita terhadap pihak luar, bahkan kepada negara-negara yang luasnya lebih kecil dari pulau terbesar di negeri ini.

Karena itu, pemaknaan atas globalisasi seringkali lebih berkutat pada persoalan sudut pandang. Dalam sudut pandang yang ekstrim, globalisasi tak ubahnya seperti “raksasa” yang siap memangsa. Globalisasi menjadi metamorfosa bentuk halus (soft shape) dari imperaliasme. Di balik itu, sesungguhnya sesungguhnya bersemayam kepentingan kelas atas kelas tertentu. Yakni kelas kapitalis internasional yang berupaya melebarkan sayap-sayap pengaruh, dominasi serta hegemoni ekonomi mereka ke segenap penjuru dunia.

Dalam asumsi kemandirian, tentu saja pemaknaan itu tidak cukup relevan. Kita bisa memandang efek positif globalisasi dengan tersebarnya informasi dan teknologi, sehingga tidak melulu tentang dominasi ekonomi antar satu pihak atas pihak lainnya. Dengan demikian, kita bisa menemukan spirit kemandirian bangsa di tengah arus globalisasi. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu menjawab tantangan zamannya tanpa kehilangan jati diri dan kepentingan nasionalnya sebagai bangsa yang merdeka.

Kepemimpinan yang Mandiri

Generasi pendiri bangsa dan negara ini memperlihatkan karakter bangsa pejuang yang ulet dan hebat, menolak didikte dan merancang sendiri skenario masa depan bangsanya. Banyak yang menyatakan bahwa generasi pendiri bangsa kita adalah “the golden generation”, karena mereka bukan saja terdidik tetapi juga tercerahkan dan memiliki semangat perjuangan yang amat besar, dengan percaya diri merebut kemerdekaan dan membangun kemandirian bangsanya.

Semangat kemandirian sulit terwujud tanpa dukungan karakter kepemimpinan yang menelandankan sifat tersebut. Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai pemimpin bangsa di era kemerdekaan menyusun strategi kemandirian dengan memapankan konsep nasionalisme dalam setiap kebijakan sosial dan politik mereka. Kebijakan itulah yang, misalnya, tergambar dalam diktum “Trisakti” Soekarno, yakni mandiri di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Mandiri di bidang politik dan berdikari dibidang ekonomi bukanlah diktum yang kemudian menganjurkan bangsa ini mengisolasi diri dari dunia luar, namun memperluas kerjasama dengan negara-negara non-imperialis. Sementara lebih berorientasi luar negeri dalam bentuk kerjasama ekonomi yang sederajat, setara dan bermartabat.

Sementara itu, Hatta menegaskan kemandirian yang berorientasi pada kekuatan pasar dalam negeri yang didukung oleh tenaga beli rakyat, tidak menjuruskannya terperosok ke dalam paham isolasionisme ekonomi. Hatta tidak menolak interdependensi ekonomi internasional, yang ia tentang adalah dependensi ekonomi nasional terhadap ekonomi internasional. Bagi Hatta, kemandirian bukan pengucilan diri, kemandirian bisa dalam wujud dinamiknya, yaitu interdependensi. Dalam interdependensi global dan ekonomi terbuka, Hatta tetap teguh mempertahankan prinsip independensi, yaitu bahwa dengan memberikan kesempatan pada bangsa asing menanam modalnya di Indonesia, namun kita sendirilah yang harus tetap menentukan syarat-syaratnya.

Tipikal kemandirian yang ditunjukkan oleh kedua Soekarno dann Hatta tersebut tidak menafikan kecenderungan globalisasi, pun tidak menjadikan globalisasi sebagai alasan tergerusnya nasionalisme dan kemandirian bangsa. Kepemimpinan yang mandiri mampu menghubungkan kecenderungan global dengan kepentingan nasional sebagai potensi untuk memperkokoh kemandirian nasional

Karena itu, ada 4 (empat)  sifat kepemimpinan yang dibutuhkan oleh pemimpinan yang mandiri: 1) kepemimpinan yang transformatif; 2) kepemimpinan visioner; 3) kepemimpinan yang kuat (strong leadership); 4) kepemimpinan nasional-kerakyatan.

Kepemimpinan tranformatif  adalah kepemimpinan yang mampu mendorong dan menggerakkan rakyat guna memanfaatkan potensi dan kapabilitasnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada taraf ini kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang tidak banyak berkeluh kesah, melainkan kepemimpinan yang memiliki daya juang dan motivasi tinggi. Sehingga kepemimpinanya mampu memotivasi dan menginspirasi bangsanya.

Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang mampu melihat gambaran masa depan. Gambaran masa depan itu adalah cita-cita yang ingin dituju. Dengan visi itu, ia dapat mengarahkan dan mengerahkan segala kemampuan (capability) bangsa untuk mewujudkan visi tersebut. Kepemimpinan yang visioner adalah kepemimpinan yang mengetahui arah bangsa dalam setiap kecenderungan dan perubahan zaman.

Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang tegas, jelas, berkarakter, yang menyatukan perkatan dengan perbuataan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang besar harus memiliki kepastian. Kepastian itu bisa berupa kepastian tentang arah program dan kebijakan, serta kepastian keadilan dan hukum, maupun kepastian akses mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Kepemimpinan nasional kerakyatan adalah kepemimpinan yang memiliki sensitivitas kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan nasional dan rakyat. Sehingga kebijakan politik atau ekonomi dari kepemimpinan haruslah bermuara dan berorientasi pada kepentingan nasional dan masyarakatnya.

Keempat tipikal tersebut menunjukkan jati diri kepemimpinan bangsa yang mandiri. Hal itu sangat bergantung pada sejauh mana pola kepemimpinan memiliki kepercayaan diri (self-confidence) untuk membawa bangsanya memiliki kemandirian. Soekarno, Hatta dan beberapa pemimpin bangsa di awal masa kemerdekaan telah menunjukkan bahwa kemandirian tidak akan membuat bangsanya menjadi rendah, sebaliknya, kemandirian akan menaikkan derajat bangsa sejajar dan melampaui negara-negara lain.

Penutup: Kemandirian Bangsa

Menjadi bangsa yang mandiri memang tidaklah mudah. Di tengah arus globalisasi yang mempertautkan berbagai kepentingan, kemandirian terkadang menjadi jargon klasik awal masa kemerdekaan, sebatas kehendak untuk menegaskan eksistensi dan memperoleh pengakuan oleh bangsa-bangsa lain. Setelah itu, kepentingan bangsa akan larut dalam sistem kapitalistik yang diwarnai ketergantungan antara satu sama lain. Alih-alih ketergantungan membuahkan kesejajaran, justru membuatnya bangsa ini berada dalam hegemoni negara-negara lain.

Sulit dimungkiri, kondisi ini tidak lepas dari konsepsi tentang kemandirian yang abstrak serta cenderung tidak mendatangkan keuntungan secara materi. Karena itu, pola pikir pragmatis akan sulit memahaman substansi kemandirian sebagai suatu konsep yang akan bermanfaat dalam jangka panjang. Namun, konsekuensi yang harus diterima adalah tergadainya masa depan bangsa di masa yang akan datang.

Di balik itu, abstraksi tentang kemandirian dengan jelas tersurat dalam aline kedua Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah sebuah jembatan. Tujuan akhir kemerdekaan adalah mencapai masyarakat adil dan makmur yang hanya dapat dilakukan jika bangsa dan masyarakat dapat menentukan nasibnya sendiri, yaitu dengan cara membentuk negara yang berdaulat. Hanya dengan adanya kedaulatan, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, baik dalam menentukan nasib sendiri maupun dalam upaya mencapai masyarakat adil dan makmur.

Makna kedaulatan tersebut adalah kemandirian bangsa. Kemandirian hanya dapat diperoleh jika suatu bangsa memiliki kedaulatan. Sebaliknya, kedaulatan hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika suatu bangsa tidak bergantung kepada bangsa lain. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mandiri baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Kemerdekaan dan kedaulatan menjadi tidak bermakna jika suatu bangsa bergantung atau selalu dipaksa menuruti kehendak bangsa lain. Namun demikian kemandirian tidak berarti mengucilkan diri dari bangsa-bangsa lain. Kemandirian memiliki sisi dinamis antara interdependensi dan independensi.

Bukan sekedar khayalan belaka jika para pendiri bangsa ini menjadikan kedaulatan dan kemandirian sebagai prasyarat berdiri dan keberlangsungan bangsa. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mendukung terwujudnya kemandirian tersebut, meski tidak berarti harus tergadai oleh kepentingan negara-negara lain. Di tengah arus globalisasi, godaan untuk menggadaikan potensi kemandirian bangsa begitu kuat. Namun dengan ruh kesejarahan, nasionalisme dan konstitusi, bangsa Indonesia memiliki pedoman kehidupan kebangsaan yang mampu membentengi potensi tersebut agar terpelihara dengan baik dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Sejarah menyebutkan bahwa Presiden Sukarno meninggalkan kondisi yang kurang menggembirakan. Inflasi mencapai level 3 digit berikut peristiwa politik tidak menentu. Demikian kehidupan rakyat masa itu. Jauh dari harapan akan kesejahteraan sehingga fenomena migrasi tak terhindarkan.

Manisnya Ringgit
Migrasi besar-besaran warga Indonesia ini tak lepas dari daya pikat ringgit Malaysia yang semakin perkasa. Kejayaan pembangunan ekonomi Malaysia beberapa dekade terakhir dan kebijakan tangan terbuka Kerajaan Malaysia dalam menerima warga Indonesia (Melayu) menjadi daya tarik ekstra masuknya WNI ke Malaysia.

Sayangnya migrasi ini tidak diimbangi dengan pengelolaan kebijakan yang tepat dan cenderung tidak berubah. Ekspor tenaga unskilled and less-educated menjadi ciri khas kebijakan ketenagakerjaan Indonesia ke luar negeri. Dengan kondisi demikian tak heran saudara kita banyak dipekerjakan pada skala dan sektor rendah atau berdaya saing rendah.

Berdasarkan data statistik tenaga kerja (TK) di Malaysia tahun 2007 tercatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengirim TK terbesar ke Malaysia. Sekitar 1,155 juta dari total pekerja asing sebesar 2,2 juta. Dari jumlah tersebut sekitar 296,984 ribu sebagai pembantu rumah tangga, diikuti dengan pekerja di sektor kontruksi, pekerja pabrik, jasa, perkebunan, dan pertanian masin-masing sebesar 210.838, 206.989, 40.116, 297.615, dan 102.629.

Legal Ironi
Dengan kenyataan pilihan pekerjaan kebanyakan TKI adalah “inferior jobs” maka memberikan beberapa konsekuensi baik hukum, sosial, maupun ekonomi yang kurang menguntungkan. Secara hukum, sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya Malaysia memiliki UU mengenai “Ketentuan Pekerja Asing”, yang dengan tegas mengatur perihal kerja lembur, waktu libur, dan keuntungan lain bagi pekerja.

Namun demikian semua itu hanyalah di atas kertas karena kurangnya komitmen, dan pengacuhan kebijakan, serta kesewenang-wenangan pihak berkuasa. Ini membuat pekerja tidak memiliki pilihan bilamana terjadi ketidakadilan atas hak pekerja. Pekerja terpaksa menerima sesuatu tidak sesuai dengan kontrak, bersedia dibayar dengan upah rendah, serta dibayangi oleh ancaman pemecatan bila menentang.

Disadari atau tidak bahwa pergerakan mesin pertumbuhan ekonomi Malaysia banyak disumbang oleh kontribusi pekerja asing yang totalnya mencapai 2,2 juta orang atau sekitar 20% dari total angkatan kerja Malaysia, yakni 11,3 juta (Bernama, 2008). Mereka ternyata terpolarisasi pada sektor-sektor yang memang tenaga kerja domestik tidak banyak terlibat atau yang tergolong “dirty, dangerous, and difficult?”.

Demikian. Malaysia boleh dinyatakan pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada tenaga kerja murah dan unskilled, dan Malaysia masih belum mampu dalam membangun ekonomi berbasis modal (capital intensive). Dengan begitu, sudah selayaknya pemenuhan dan perhatian kepada hak-hak pekerja asing, termasuk Indonesia diperhatikan secara bijak dan adil berdasar semangat saling memerlukan dan kerja sama.

Masa Depan TKI
Melihat perkembangan perekonomian Malaysia yang terus berkembang menuju negara Industri maju maka tuntutan akan tenaga kerja profesional menjadi syarat utama. Apalagi semenjak dicetuskan Konsep Model Ekonomi Baru, yang salah satu sumber pembangunan ekonomi Negara Malaysia diprioritaskan ditopang oleh tenaga kerja domestik, dan melakukan pengurangan secara bertahap tenaga kerja asing, kecuali kelompok profesional.

Dengan kondisi itu maka ini seakan isyarat dan ancaman bagi eksistensi tenaga kerja Indonesia yang diakui masih tergolong unskilled and less educated. Saat ini pun kebijakan pengurangan tenaga kerja asing mulai terasa dengan pemecatan dan deportasi pekerja asing dengan alasan kompetensi. Perusahaan tidak segan memecat pekerja dan seketika menjadi illegal workers. Alasan perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dengan melakukan aplikasi kepada Departemen Tenaga Kerja, dan memperoleh permit dari bagian Keimigrasian.

Melihat fenomena TKI ke depan kurang menguntungkan maka tidak cukup kedua belah negara hanya menandatangani MoU kebijakan ketenagakerjaan. Namun, lebih dari itu adalah melakukan transformasi dan reorientasi kebijakan pengiriman TKI. Bagi TKI yang sudah dirantau  intensitas pelatihan dan pembekalan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas building perlu diformat secara terencana dan bertahap oleh kedua belah negara.

Sementara, upaya selektif, dan antisipasif mutlak dilakukan sebelum mengirim pahlawan devisa ini oleh Indonesia. Lebih bijak, pengiriman TKI ini dilakukan secara terpusat, dan terkontrol sehingga dapat dipetakan dan sesuai kebutuhan di Malaysia.

Selain itu, memastikan bahwa jaminan keselamatan dan hak-hak sebagai pekerja tidak dilanggar juga mutlak diperhatikan. Tampaknya, tiba masanya Indonesia berpikir untuk mengirimkan duta-duta yang profesional dan terdidik sehingga selain menambah nilai tambah ekonomi juga terpenting adalah menjaga serta meningkatkan kewibawaan dan harga diri Bangsa Indonesia.

Kebijakan Pro-Rakyat
Daya tarik mengenai jaminan hidup yang lebih baik telah menjadi magnet warga Indonesia bermigrasi ke Malaysia. Secara tak langsung mengisyaratkan bahwa negara belum mampu menjamin kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya.

Implementasi kebijakan pro-growth berbasis kerakyatan dituntut segera diupayakan. Migrasi ini akan terhenti dengan sendirinya bila Indonesia mampu dan sanggup melebihi kemajuan ekonomi Malaysia serta setuju untuk memberikan insentif-insentif ekonomi dalam upaya mencegah fenomena “Brain Drain”.

Ternyata, memanglah kesemuanya berpulang kepada komitmen, konsistensi, dan kapasitas negara dalam menjalankan roda pemerintahan, dan bersedia berdamai dengan rakyat dengan memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Semoga masa itu tidaklah lama berselang. Harapan itu masih ada.